Prioritas Pembangunan Nasional Dalam Bidang Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur tidak bisa ditunda

Dalam bagian lain sambutannya saat membuka Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Perguruan Tinggi (PT) se-ASEAN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, untuk kompetitif maka kita harus lincah bergerak. Karena itu, pemerintah mendorong paket deregulasi, dan memangkas aturan-aturan yang membelenggu dan menghambat dunia usaha.Untuk kompetitif itu, lanjut Presiden , kita juga tidak bisa menunda - nunda pembangunan infrastruktur, yang sekarang sudah tidak banyak di bangun di Pulau Jawa.“Sekarang sudah banyak dibangun di luar Pulau Jawa, baik yang namanya jalan tol, yang namanya pelabuhan, baik yang namanya airport, “ kata Presiden Jokowi seperti dilansir laman Setkab, Jakarta, Senin (23/5/2016). Presiden meyakini, dengan pembangunan infrastruktur inilah daya saing kita lebih baik. Biaya logistik, biaya transportasi akan jauh lebih murah.“Pelabuhan di Makassar New Port juga sudah dimulai, pelabuhan besar di Kuala Tanjung juga sudah dimulai, pelabuhan kecil-kecil di Galela di Bau-Bau semuanya dikerjakan. Saya kira memang dengan kecepatan infrastruktur inilah nantinya daya saing kita bisa berkompetisi dengan negara-negara di sekitar kita,” tuturnya.Jokowi menambahkan bahwa perubahan yang dilakukan pemerintah untuk membuka seluas-luasnya peluang bagi anak-anak muda untuk berusaha, apalagi jumlah pengusaha muda saat ini baru 1,6 persen dan kita sedang menuju 2 persen, dalam mencapai angka 1,7-1,8 juta pengusaha di Indonesia. Tampak hadir dalam pembukaan Jambore HIPMI itu antara lain Ketua Umum Perbadanan Usaha Nasional Berhad (PUNB) Malaysia, Tan Sri Haji Mohammad Ali bin Mohammad Rustam. Selain anggota HIPMI Perguruan Tinggi (PT) dari seluruh Indonesia, serta 40 peserta dari mahasiswa Universitas Teknologi Malaysia (UTM) dan sejumlah pengusaha dari Dunia Melayu Dunia Islam Malaysia.

Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017

Pada 22 Feberuari 2016 lalu menyampaikan paparan mengenai “Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017” pada Rapat Kerja Penyusunan RKP 2017 di Jakarta. Melalui paparan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mengatakan bahwa dasar hukum pembangunan nasional yaitu UU 17/2003 tentang Keuangan Negara (pasal 12 ayat 2), UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (pasal 4 ayat 3 dan pasal 25 ayat 1). Menurut Bappenas, ada lima permasalahan perencanaan dan penganggaran pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1)     Penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dari  Kementerian/ Lembaga (K/L) daripada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efesien.

2)     Akibat penekanan pada Tusi K/L, suatu proyek terpaksa dilakukan oleh
berbagai K/L tanpa koordinasi yang efektif, maka suatu bagian proyek yang dikerjakan K/L.

3)     Terjadi inefesiensi anggaran, misalnya duplikasi program yang sama dilaksanakan oleh K/L dengan tingkat kompetensi dan efektifias yang berbeda.

4)     Anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap Tusi dan cenderung dibagi rata tanpa indikator dan formula yang tepat. Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur misalnya, cenderung dibagi rata kepada semua daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritas pemerintah.

5)     Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifias dan efesiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

Ginandjar Kartasasmita (1996) mengatakan bahwa Pembangunan Nasional adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengalaman Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Pembangunan Nasional merupakan cerminan kehendak terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Berkaitan dengan prioritas pembangunan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan berkaitan dengan penyusunan RKP 2017 hasil Sidang Kabinet pada Februari 2016. Tema yang diangkat pada RKP 2017 yaitu “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangantan antar wilayah”. Presiden Joko Widodo meminta setiap menteri dan kepala lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya (tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan); anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyar dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional; kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan moneyfollow function, tetapi money followprogram (tidak perlu semua Tusi harus dibiayai secara merata); serta memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat (semua nomenklatur proyek harus jelas).

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2017

secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berkaitan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional 2017, ada tiga dimensi yang menjadi fokus pemerintah yaitu :

1)     dimensi pembangunan manusia yang terdiri dari revolusi mental, pembangunan pendidikan,
pembangunan kesehatan, dan pembangunan perumahan dan permukiman;

2)     dimensi pembangunan sektor unggulan yang terdiri atas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata, serta kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus; dan

3)     dimensi pemerataan dan kewilayahan yang terdiri atas pemerataan antarkelompok pendapatan, perbatasan negara dan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan dan perkotaan, serta pengembangan konektivitas nasional.

Selain tiga dimensi tersebut, ada juga kondisi perlu yang terdiri atas pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Menyoal Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai kapasitas teknis dan dan fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L, dan lintas wilayah. Oleh karena itu, Bappenas bertindak sebagai system integrator dan resource allocatorantar K/L dan pemerintah daerah agar sinergi dapat tercapai. Dalam rangka penyusunan RKP 2107, Bappenas yang telah mempersiapkan beberapa hal yaitu

1)     penetapan sasaran dan arah kebijakan tiap-tiap agenda Pembangunan Nasional yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017; 2) pemetaan kegiatan pendukung yang perlu dilakukan agar kegiatan utama dapat terlaksana; prioritas nasional dan kegiatan utama telah tertuang dalam Agenda Nawa Cita dan RPJMN 2015-2019 (bersifat given); serta pemetaan K/L dan Pemda yang ikut berperan dalam melaksanakan kegiatan prioritas.